Pengantar
Setelah dilantik pada tanggal 16 desember 2009 di Dekai dalam Periode 2009-1014, dalam Periode yang di dahului pada bulan tenang yaitu pada bulan desember, pada minggu Advend sehingga harus membawa berkat bukan menyusahkan kinerja dewan. Namun setelah bulan Januari tahun 2010 Anggota belum melakukan kegiatan apapun yang bisa dilakukan Dewan (DPRD Kabupaten Yahukimo).
Empat bulan sudah kita telah lalui, kegiatan dewan belum jalan, kini mau masuk pada bulan Mei, sayang kita tidak bisa buat apa-apa sekarang, karena itu diharapkan pemimpin yang mampu mengendalikan kantor DPRD Yahukimo yang besar ini.
Untuk maksud tersebut diatas ini saya sebagaqi anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 ingin mengungkapkan tentang tugas dan fungsi dewan yang tidak berjalan tersebut didalam tulisan ini sebagai bahan informasi untuk di evaluasi dalam rapat dewan.
Tugas dewan
Secara aturan dalam Tata tertib dewan telah diatur bahwa tugas dewan adalah menyetujui anggran, mengawasih anggaran dan mengevaluasi anggaran dalam tahun anggaran berlangsung. Tugas dewan dimaksud dijalankan secara terprogram dan terjadwal sehingga apapun yang di kehendaki dapat berjalan dan akhir tahun anggaran pada APBD tertentu dapat mencapai hasil kerja yang maksimal.
Secara nyata dapat dilihat dapam tata tertib dewan telah diatur bahwa tugas dewan adalah :
1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggran dan
3. Fungsi Pengawasan
Kegiatan :
Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud DPRD kabupaten yahukimo dibantu oleh alat kelengkapan dewan, alat kelengkapan dewan adalah terdiri dari 4 komisi dan dua badan. Dari empat komisi dan dua badan tersebut diisi oleh anggota fraksi masing-masing komisi yang ada di DPRD Kabupaten Yahukimo.
Komisi :
Dalam Peraturan Tata tertib DPRD telah diuraikan tentang apa yang harus dikerjakan yaitu termasuk program kerja Dewan. Program kerja tersebut dijabarkan dan diatur secara bersama-sama antara Pimpinan dan Anggota DPRD Yahukimo. Pimpinan belum membagi tugas-tugas, bagaimana kegiatan bisa berjalan kalau Anggota tidak diatur dengan baik.
Pembagian tugas bagi Dewan:
Pembagian tugas yang paling utama dan terutama saja belum dilaksanakan bagaimana mungkin kegiatan di dewan bisa jalan. Memang akan ada alasan yang disampaikan oleh pimpinan tetapi seacra aturan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan tata tertib dewan harus jelas.
Tugas pokok dan fungsi dewan yang ada harus dibahas dan ditetapkan.
1. Didalam uraian tugas menguraikan tentang tugas perioritas yang ditargetkan dalam satu triwulan atau semester juga mingguan untuk secara rutin harus dilaksanakan oleh para anggota DPRD Yahukimo di masing-masing Komisi.
2. Tugas pokok yang melekat pada dewan secara rinci ditetapkan sehingga pembangunan fisik maupun non-fisik dapat berjalan dengan baik, kalau tidakmelakukan pengawan maka, hal ini merupakan hal yang menjadi fatal dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Pimpinan membagi tugas dan harus melihat pada kalnder kerja Dewan, hal ini untuk menolong kinerja dan disiplin kerja serta produktivitas kerja bagi dewan.
4. Supaya semua program dapat berjalan dengan baik dan berhasil sehingga diakhir tahun dalam mengukur kinerja dewan dapat terukur.
Empat bulan kegiatan tidak jalan
Kegiatan secara rutinitas saat ini harus jalan, tidak ada dewan yang tinggal diam, dan tidak bisa hanya saling tunggu dan menunggu sebab tugas dewan yang selama empat bulan tidak berjalan ini supaya harus bisa terlaksana dengan baik.
Senin, 17 Mei 2010
Rabu, 07 Oktober 2009
Pelantikan DPRD Kabupaten Yahukimo tidak jelas
Pasalnya adalah Penetapan hasil pleno kursi oleh KPUD Kabupaten Yahukimo yang dilakukan sejak lalu hingga sekarang belum ada keputusan yang jelas dan semakin tidak pasti.
Pada waktu Penetapan semua Partai berada di Jayapuara untuk konsultasi tentang sengketa pemilu di Yahukimo, ketika begitu semua pimpinan Partai Tidak ada di tempat Golkar dan KPUD Yahukimo menggelar Penetapan pleno penetapan Kursi.
Hasil Penetapannya adalah Golkar 22 Kursi secara 3 dapil di Yahukimo dan Partai lain ada yang tiga dua dan satu-satu kursi. Hasil penetapan kursi tersebut masih banyak kekeliruan yang terjadi di kubuh Golakar dan KPUD Yahukimo.
Setelah mendapat tanggapan dan ketidak puasan disampaikan kepada public dan KPUD Yahukimo dan Juga KPUD Provinsi Papua ternyata dalam perhitungan ulang ternyata Golkar 19 kursi untuk Kabupaten Yahukimo.
Ternyata setelah perubahan ini terjadi Golkar tidak mau mengalaglah dan mengklaim hasil penetapan kursi sebelumnya, tidak mengakui perubahan kursi yang terjadi. Dan pengiriman nama ke KPUD selalu saja 22 nama sehingga kini menjadi tidak pasti untuk pelantikan anggota DPRD terpilih.
Ketika tidak ada pelantikan anggota DPRD Baru maka, yang dilakukan adalah pelantikan 25 anggota DPRD yang lama sebagai anggota DPRD dalam periode 2009-2014 dan batalkan hasil Pemilihan legisltif yang telah dilakukan sejak tanggal tanggal 9 lalu. ****
Demokrasi perlu di tegakan..............
Pada waktu Penetapan semua Partai berada di Jayapuara untuk konsultasi tentang sengketa pemilu di Yahukimo, ketika begitu semua pimpinan Partai Tidak ada di tempat Golkar dan KPUD Yahukimo menggelar Penetapan pleno penetapan Kursi.
Hasil Penetapannya adalah Golkar 22 Kursi secara 3 dapil di Yahukimo dan Partai lain ada yang tiga dua dan satu-satu kursi. Hasil penetapan kursi tersebut masih banyak kekeliruan yang terjadi di kubuh Golakar dan KPUD Yahukimo.
Setelah mendapat tanggapan dan ketidak puasan disampaikan kepada public dan KPUD Yahukimo dan Juga KPUD Provinsi Papua ternyata dalam perhitungan ulang ternyata Golkar 19 kursi untuk Kabupaten Yahukimo.
Ternyata setelah perubahan ini terjadi Golkar tidak mau mengalaglah dan mengklaim hasil penetapan kursi sebelumnya, tidak mengakui perubahan kursi yang terjadi. Dan pengiriman nama ke KPUD selalu saja 22 nama sehingga kini menjadi tidak pasti untuk pelantikan anggota DPRD terpilih.
Ketika tidak ada pelantikan anggota DPRD Baru maka, yang dilakukan adalah pelantikan 25 anggota DPRD yang lama sebagai anggota DPRD dalam periode 2009-2014 dan batalkan hasil Pemilihan legisltif yang telah dilakukan sejak tanggal tanggal 9 lalu. ****
Demokrasi perlu di tegakan..............
Senin, 05 Oktober 2009
Definisi komunikasi
/home/dukoms/Desktop/LEtter for AR September 2009.pdfDefinisi komunikasi
Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama, komunikasi diartikan sebagai proses sharing diantara pihak-pihak yang melakukan aktifitas komunikasi tersebut.
Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa), komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.
Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi.
Menurut Frank E.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli dan dalam buku Sasa Djuarsa Sendjaja Pengantar Ilmu Komunikasi dijabarkan tujuh buah definisi yang dapat mewakili sudut pandang dan konteks pengertian komunikasi. Definisi-definisi tersebut adalahs ebagai berikut:
Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).
Hovland, Janis & Kelley:1953
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain.
Berelson dan Stainer, 1964
Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?)
Lasswell, 1960
Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih.
Gode, 1959
Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.
Barnlund, 1964
Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan.
Ruesch, 1957
Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama, komunikasi diartikan sebagai proses sharing diantara pihak-pihak yang melakukan aktifitas komunikasi tersebut.
Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa), komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.
Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi.
Menurut Frank E.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli dan dalam buku Sasa Djuarsa Sendjaja Pengantar Ilmu Komunikasi dijabarkan tujuh buah definisi yang dapat mewakili sudut pandang dan konteks pengertian komunikasi. Definisi-definisi tersebut adalahs ebagai berikut:
Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).
Hovland, Janis & Kelley:1953
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain.
Berelson dan Stainer, 1964
Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?)
Lasswell, 1960
Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih.
Gode, 1959
Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.
Barnlund, 1964
Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan.
Ruesch, 1957
Minggu, 04 Oktober 2009
Jhon Tabo Bebas
WAMENA (PAPOS) – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004 DR. (HC) Jhon Tabo, MBA. dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam sidang lanjutan kasus korupsi senilai Rp. 175 juta.
Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Wamena yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ketua Mangatas Simanullang, SH. Serta di hadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Pengacara terdakwa Darmi Marasabessy, SH. Dkk.
Pada sidang ini ketua majelis hakim membacakan vonis yang isinya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum maka kepada terdakwa hak-hak serta harkat dan martabatnya harus di pulihkan.
Untuk itu menimbang dengan bukti yang diajukan berupa satu bendel surat perintah membayar, satu bendel print out transaksi rekening koran, satu bendel buku kas daerah, satu lembar memo bupati, dua lembar memo sekda, dua lembar daftar pembayaran uang kesejahteraan, dan satu berkas laporan kerugian negara oleh karena masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maka majelis hakim berpendapat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sedangkan barang bukti berupa satu lembar kwitansi dari pengembalian pembayaran kepada pihak ketiga pada pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan nilai Rp. 170 juta karena asli tanda pembayaran maka majelis hakim berpendapat harus di kembalikan kepada terdakwa.
Untuk itu dengan mengingat dan memperhatikan pasal 191 ayat 1 dan pasal 97 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim mengadili bahwa tidakan terdakwa tidak merupakan tindak pidana melainkan masalah hukum administrasi negara maka terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum.
Dan keputusan ini adalah keputusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Wamena dan kepada pihak yang tidak puas dengan keputusan ini dibuka upaya hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.
Sementara itu pengacara terdakwa Darmi Marasabessy, SH. kepada wartawan seusai persidangan, mengatakan, bagi kami bersyukur karena dari awal kami yakini bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindakan hukum dan terbukti pada hari ini.
“Bagi kami bersyukur kepada Tuhan yang maha esa bahwa apa yang kami yakini sejak awal kami menerima kepercayaan ini dari Pak Jhon bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jhon ini bukan perbuatan melanggar hukum itu betul-betul pada hari ini terbukti” jelas Darmi.
Dilanjutkan, putusan PN Wamena betul-betul mengandung rasa keadilan yang bersumber pada fakta-fakta yang berlangsung selama proses persidangan, dan suatu persidangan yang berlangsung secara terbuka dan fair dan disaksikan oleh seluruh public.
Kemudian sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam pendapat hukum dalam pembelaan dimana dalam permintaan kami, kami minta untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ternyata itu menjadi sebuah realitas, ucapnya.
Pihaknya juga akan menerima jika JPU melakukan upaya hukum selanjutnya “setiap pihak yang berperkara punya hak karena ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi kami, kami menerima itu karena itu sesuai dengan pembelaan yang kami bacakan tapi ini kembali kepada JPU karena itu bukan kompetensi kami, bukan kewenangan kami terserah kalau mereka mau melakukan upaya hukum dan itu menjadi hak JPU” pungkasnya.**(Fredy)
Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Wamena yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ketua Mangatas Simanullang, SH. Serta di hadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Pengacara terdakwa Darmi Marasabessy, SH. Dkk.
Pada sidang ini ketua majelis hakim membacakan vonis yang isinya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum maka kepada terdakwa hak-hak serta harkat dan martabatnya harus di pulihkan.
Untuk itu menimbang dengan bukti yang diajukan berupa satu bendel surat perintah membayar, satu bendel print out transaksi rekening koran, satu bendel buku kas daerah, satu lembar memo bupati, dua lembar memo sekda, dua lembar daftar pembayaran uang kesejahteraan, dan satu berkas laporan kerugian negara oleh karena masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maka majelis hakim berpendapat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sedangkan barang bukti berupa satu lembar kwitansi dari pengembalian pembayaran kepada pihak ketiga pada pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan nilai Rp. 170 juta karena asli tanda pembayaran maka majelis hakim berpendapat harus di kembalikan kepada terdakwa.
Untuk itu dengan mengingat dan memperhatikan pasal 191 ayat 1 dan pasal 97 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim mengadili bahwa tidakan terdakwa tidak merupakan tindak pidana melainkan masalah hukum administrasi negara maka terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum.
Dan keputusan ini adalah keputusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Wamena dan kepada pihak yang tidak puas dengan keputusan ini dibuka upaya hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.
Sementara itu pengacara terdakwa Darmi Marasabessy, SH. kepada wartawan seusai persidangan, mengatakan, bagi kami bersyukur karena dari awal kami yakini bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindakan hukum dan terbukti pada hari ini.
“Bagi kami bersyukur kepada Tuhan yang maha esa bahwa apa yang kami yakini sejak awal kami menerima kepercayaan ini dari Pak Jhon bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jhon ini bukan perbuatan melanggar hukum itu betul-betul pada hari ini terbukti” jelas Darmi.
Dilanjutkan, putusan PN Wamena betul-betul mengandung rasa keadilan yang bersumber pada fakta-fakta yang berlangsung selama proses persidangan, dan suatu persidangan yang berlangsung secara terbuka dan fair dan disaksikan oleh seluruh public.
Kemudian sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam pendapat hukum dalam pembelaan dimana dalam permintaan kami, kami minta untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ternyata itu menjadi sebuah realitas, ucapnya.
Pihaknya juga akan menerima jika JPU melakukan upaya hukum selanjutnya “setiap pihak yang berperkara punya hak karena ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi kami, kami menerima itu karena itu sesuai dengan pembelaan yang kami bacakan tapi ini kembali kepada JPU karena itu bukan kompetensi kami, bukan kewenangan kami terserah kalau mereka mau melakukan upaya hukum dan itu menjadi hak JPU” pungkasnya.**(Fredy)
Sabtu, 12 September 2009
PEMBENTUKAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
Setelah pembentukan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, maka selanjutnya pada Tahun 2004 terbentuklah Lembaga DPRD Kabupaten Yahukimo melalui Hasil Pemilihan Umum. Untuk Pertama kalinya Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo di Wakili oleh 10 (Sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2004 dari 24 (Dua Puluh Empat) Partai Politik.
Yang duduk di Lembaga Legislatif adalah merupakan anggota partai Politik Pemerintah Yang diwakili oleh utusan Rakyat melalui PEMILU ini diwakili oleh 25 Orang Anggota DPRD, Anggota DPRD datang dari Tiga daerah Pemilihan, DAPIL I Kurima, Dapil II Ninia dan Dapil III Angguruk.
Kabupaten Yahukimo Memiliki 7 (tujuh) Suku dan 7 (Tujuh) Bahasa, dan tiga daerah pemilihan, masing-masing daerah memperoleh alokasi kursi sesuai dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo, jumlah pemilih dibagi menurut tiga daerah pemilihan. Dapil I 11 (sebelas) Kursi, Dapil II 6 (enama) kursi, Dapil III 8 (delapan) Kursi. DPRD Kabupaten Yahukimo merupakan lembaga terhormat diwakli oleh politikus lokal yang handal dan sinergik, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Fungsi anggaran, Fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan benar-benar berjalan baik.
Untuk memperkenalkan lembaga rakyat kepada rakyat, perlu membuat berbagai bahan informasi dengan berbagai bentuk dan salah satunya adalah buku tentang gambaran umum (Profil) DPRD Kabupaten Yahukimo.
Yang duduk di Lembaga Legislatif adalah merupakan anggota partai Politik Pemerintah Yang diwakili oleh utusan Rakyat melalui PEMILU ini diwakili oleh 25 Orang Anggota DPRD, Anggota DPRD datang dari Tiga daerah Pemilihan, DAPIL I Kurima, Dapil II Ninia dan Dapil III Angguruk.
Kabupaten Yahukimo Memiliki 7 (tujuh) Suku dan 7 (Tujuh) Bahasa, dan tiga daerah pemilihan, masing-masing daerah memperoleh alokasi kursi sesuai dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo, jumlah pemilih dibagi menurut tiga daerah pemilihan. Dapil I 11 (sebelas) Kursi, Dapil II 6 (enama) kursi, Dapil III 8 (delapan) Kursi. DPRD Kabupaten Yahukimo merupakan lembaga terhormat diwakli oleh politikus lokal yang handal dan sinergik, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Fungsi anggaran, Fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan benar-benar berjalan baik.
Untuk memperkenalkan lembaga rakyat kepada rakyat, perlu membuat berbagai bahan informasi dengan berbagai bentuk dan salah satunya adalah buku tentang gambaran umum (Profil) DPRD Kabupaten Yahukimo.
Langganan:
Postingan (Atom)